Author: Johanda Sulaiman Sianturi

Tangerang, natademokrasi.com – Tidak berdaya di pungut uang untuk acara pelepasan siswa kelas 9 di sekolahnya, sejumlah siswa SMPN 3 Solear akan membuat laporan melalui kuasa Sijabat yang dipercaya dapat membantu ketidakadilan dari oknum kepala sekolah mereka. Pasca telah dilaporkannya sejumlah  kepala sekolah SMPN yang ada di kabupaten Tangerang, kini tim investigasi mendapatkan data valid atas vidio  pungutan liar perpisahan siswa di SMPN 3 Solear di kecamatan Solear kabupaten Tangerang, Senin, 15 Juni 2026. L. Jabat selaku aktivis kontrol sosial di bidang hukum pidana dan perdata menjelaskan bahwa kepala sekolah, H. Asep Sarip Hidayat, S.Pd., M.M., harus mempertanggungjawabkan tindakannya terhadap…

TANGERANG, natademokrasi.com — Kompetisi sepak bola usia muda bergengsi, Liga Forssekot (Forum Sekolah Sepak Bola Kota Tangerang) U-12 tahun 2026, kembali menyajikan laga-laga sengit pada pekan ke-5. Berlangsung di Nambo Sport Stadium pada Minggu, 7 Juni 2026, sorotan utama tertuju pada performa impresif anak-anak asuh Coach Rolly Yasin dari SSB Yasber Soccer Skill (Yasber SS) yang sukses menyapu bersih poin penuh dari dua pertandingan yang mereka jalani. ​Pada laga pertama yang berlangsung ketat, SSB Yasber Soccer Skill harus berhadapan dengan salah satu tim papan atas Grup B, SSB Pinang Selection. Jual beli serangan terjadi sejak menit awal, namun disiplinnya lini…

TANGERANG, natademokrasi.com – Viralnya sejumlah sekolah SMPN negeri yang telah di beritakan oleh media ini atas tindakan pungutan liar (PUNGLI) untuk kegiatan acara  pelepasan perpisahan antara siswa kelas 9 kepada guru ajarnya dan kepala sekolah menuai persoalan hukum pada YLPK PERARI sebagai organisasi hukum perlindungan konsumen. Hefi Irawan selalu ketua umum YLPK PERARI melalui wakil ketua DPC Kabupaten Tangerang, Rian Hidayat menyatakan keras bahwa pejabat publik sekolah negeri yang memiliki jabatan sebagai kepala sekolah harusnya menaati aturan PNS sebagai sumpah saat menerima jabatan agar tidak melakukan pungli di sekolah yang dikelolanya. ” Mesti proses gugatan hukum Bupati Tangerang masih berjalan di…

BANTEN, natademokrasi.com –  Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Fikri Yasin, bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi dan jajaran melakukan tinjauan pengawasan lapangan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Langkah ini diambil menyusul insiden gangguan kesehatan massal berupa mual, muntah, dan pusing yang dialami oleh sejumlah siswa dan guru setelah -mengkonsumsi menu MBG pada tanggal 21 Mei lalu. Dalam peninjauan lapangan ini, Ombudsman RI bergerak bersama tim gabungan lintas sektoral, yang dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Pemenuhan Pelayanan Gizi (KPPG) Jakarta-Banten, Satgas MBG Provinsi Banten, Satgas MBG Kabupaten Serang, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Balai…

BANTEN, Natademokrasi.com – Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Batak Bersatu (DPD PBB) Provinsi Banten terus bergerak masif memperkuat roda organisasi di akar rumput. Di bawah komando langsung Ketua DPD PBB Provinsi Banten, Bapak Todo Nainggolan, jajaran pengurus DPD resmi melanjutkan safari konsolidasi strategisnya dengan menyambangi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Kota Cilegon serta seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) se-Kota Cilegon pada Jumat (05/06/2026). Dilansir dari pancanews.com, adanya pertemuan krusial yang berlangsung hangat namun sarat akan wibawa organisasi ini dihadiri oleh sekitar 30 jajaran petinggi dan kader inti. Tampak hadir di lokasi, Ketua DPC PBB Kota Cilegon, Bapak Silalahi, beserta jajaran pengurus harian,…

BANTEN, natademokrasi.com – “lima ratus ribu rupiah untuk dana perpisahan yang sudah di laksanakan di Tri Bhakti, pak” ujar salah satu siswa kelas 9 ruang tiga di SMPN 3 Curug kabupaten Tangerang kepada natademokrasi, Kamis, 4 Juni 2026. Ini salah satu petikkan miris yang sangat menyayat hati dari salah satu siswa yang menjadi korban pungli dari oknum kepala sekolah negeri yang ada di kabupaten Tangerang provinsi Banten untuk acara pelepasan perpisahan bersama – sama. Lamsehat Tamba aktivis yang terus  memperjuangkan hak konsumen masyarakat, humas YLPK PERARI DPD Banten yang juga sebagai jurnalis senior di media penabicara.com angkat bicara secara tegas menentang…

BANTEN, natademokrasi.com – Pimpinan Ombudsman RI, Fikri Yasin, memimpin langsung peninjauan lapangan lintas instansi di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, pada Kamis (4/6). Langkah ini diambil guna menindaklanjuti laporan terkait kondisi aliran pada sungai/saluran air yang diduga menyebabkan banjir pada area persawahan di Desa Sukajaya dan Desa Sukanegara, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. ​Hadir mendampingi peninjauan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi, bersama jajaran perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3), Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang, serta jajaran Pemerintah Kecamatan Pontang. Peninjauan dilakukan di 4 (empat) titik…

BANTEN, Natademokrasi.com – Terungkapnya kasus dugaan penganiayaan, pengancaman, pemerasan, dan perampasan kendaraan yang melibatkan sejumlah oknum debt collector di wilayah hukum Polda Banten mendapat perhatian serius dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI). Ketua Umum YLPK PERARI, Hefi Irawan, SH., MH., menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten atas langkah cepat dan tegas dalam mengungkap jaringan pelaku yang diduga terlibat dalam tindak pidana tersebut. Menurutnya, pengungkapan kasus ini bukan sekadar penegakan hukum biasa, melainkan momentum penting untuk mengakhiri praktik-praktik premanisme yang selama ini meresahkan masyarakat. “Kami mengapresiasi keberanian dan profesionalisme Polda Banten dalam mengungkap kasus ini.…

TANGERANG, natademokrasi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Melalui surat edaran tersebut, KPK mengingatkan seluruh penyelenggara pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar menjaga integritas dan tidak melakukan praktik gratifikasi, pungutan liar (pungli), maupun penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan murid baru. Kepala Satuan Tugas Jaringan Pencegahan Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Abdul Aziz Suhendra, menegaskan bahwa seluruh penyelenggara pendidikan wajib memastikan proses SPMB berlangsung transparan, objektif, dan bebas dari praktik korupsi. “Seluruh penyelenggara pendidikan agar tidak melakukan praktik…

JAKARTA, natademokrasi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen imigrasi, pada Kamis (4/6/2026). Silmy dan tujuh orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat, pada Rabu (3/6/2026). “8 orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK (Silmy Karim) yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta. “Karena memang dugaan alur perintah ataupun alur penerimaan uang dilakukan pada saat yang…