Author: Johanda Sulaiman Sianturi

TANGERANG, natademokrasi.com — Kuasa Hukum PT Aerobiz Konstruksi Indonesia (PT AKI), Hefi Irawan, S.H., M.H., meminta PT Waskita Karya Infrastruktur segera menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada kliennya terkait kerja sama pengadaan material proyek Tol IKN Segmen SP Tempadung–Jembatan Pulau Balang. Hefi Irawan menegaskan bahwa pihaknya masih mengedepankan penyelesaian secara baik-baik dan berharap jajaran manajemen PT Waskita Karya Infrastruktur menunjukkan itikad baik dengan segera melunasi kewajiban kepada PT AKI. “Kami sangat berharap PT Waskita Karya Infrastruktur segera menyelesaikan pembayaran kepada klien kami. Kami masih mengedepankan itikad baik dan penyelesaian secara profesional. Namun apabila somasi ini diabaikan, tentu klien kami akan mempertimbangkan langkah…

TANGERANG, natademokrasi.com — Aktivitas industri di kawasan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, khususnya di sekitar Kawasan Milenium dan wilayah sekitarnya, kembali menjadi sorotan masyarakat dan aktivis lingkungan. Pasalnya, setiap menjelang waktu Magrib, warga di sejumlah titik mengeluhkan munculnya asap tebal yang menyelimuti kawasan, sehingga menimbulkan dugaan adanya aktivitas pembuangan emisi dari sejumlah kegiatan industri yang dilakukan pada waktu sore hingga malam hari. Fenomena tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) menyatakan akan mendorong adanya pemeriksaan dan investigasi secara terbuka terhadap…

TANGERANG, natademokrasi.com – Kondisi lingkungan di SMP Negeri 2 Solear menuai sorotan. Berdasarkan pantauan di lokasi, area sekolah tampak dipenuhi sampah dan terdapat bekas bangunan toilet yang belum dirapikan, sehingga menimbulkan kesan kumuh dan kurang terawat. Jumat, (7/8/2026). Keberadaan tumpukan sampah serta material sisa bangunan di lingkungan sekolah dinilai dapat mengurangi kenyamanan siswa. Selain memengaruhi estetika lingkungan pendidikan, kondisi tersebut juga dikhawatirkan berdampak terhadap kebersihan dan kesehatan apabila tidak segera ditangani. Menanggapi kondisi tersebut, pengamat pendidikan Kabupaten Tangerang, Jabat, menyampaikan bahwa lingkungan sekolah semestinya menjadi tempat yang bersih, aman, dan nyaman bagi peserta didik. “Sekolah bukan hanya tempat belajar di…

TANGERANG, natademokrasi.com – Dinas Pendidikan kabupaten Tangerang menggelar proyek penataan halaman di SMPN 3 Kresek melalui pelaksana CV. Pantura Jaya Konstruksi senilai pagu Rp. 349 juta lebih. Pekerjaan pagar pembatas sekolah sebelah kanan samping SMPN 3 Kresek ini diduga dikerjakan asal-asalan tanpa penggalian tanah pondasi yang sesuai aturannya. ” Sebelumnya pagar depan sekolah ini roboh di sebelah kanan depan, kemungkinan besar pagar pembatas samping itu juga akan menyusul roboh juga setelah usai pekerjaan. Mestinya harus ada pengawasan ketat dari kedinasan pendidikan untuk proyek selanjutnya,” terang Jabat pada natademokrasi.com, Kamis, 6 Agustus 2026. Hampir sepanjang kurang lebih 30 meter pekerjaan pagar pembatas…

BOGOR, natademokrasi.com – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kabupaten Bogor mendapatkan kepastian langsung dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) terkait penanganan perkara di tingkat daerah. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna, membenarkan adanya laporan masyarakat yang masuk ke institusinya perihal pemeriksaan terhadap Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar. Konfirmasi ini diberikan menyusul langkah yang dilakukan oleh jajaran pengurus PPWI Kabupaten Bogor, guna memastikan transparansi serta akuntabilitas penegakan hukum di wilayah Bumi Tegar Beriman. Dalam keterangannya, Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna menegaskan bahwa setiap laporan yang disampaikan oleh elemen…

BANTEN, natademokrasi.com – Ombudsman Banten menggelar Entry Meeting sebagai pembukaan sekaligus sosialisasi kegiatan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 terhadap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Banten. Kegiatan berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, pada Selasa (04/8/2026). Hadir pada acara tersebut Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin, Gubernur Banten Andra Soni, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Banten Fadli Afriadi, Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Bupati Tangerang M. Maesyal Rasyid, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Horison Mocodompis, Irwasda Polda Banten Iwan Sonjaya, Komisi I DPRD Provinsi Banten Nia Purnama Sari, Forkopimda Provinsi Banten, serta para Kepala OPD maupun kepala instansi…

TANGERANG, natademokrasi.com – Pemerintah Kabupaten Tangerang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang menggelar Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) bagi pemerintah desa se-Kabupaten Tangerang. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Kemiri, Senin (3/8/2026). ​Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Tangerang H. Maesyal Rasyid, unsur TNI dan Polri, jajaran Kejari Kabupaten Tangerang, Ketua DPC APDESI Kabupaten Tangerang Maskota, Dewan Pembina APDESI Budi, para camat, serta para kepala desa dari tujuh wilayah di Kabupaten Tangerang. ​Dalam sambutannya, Bupati Tangerang H. Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kejari dalam menyelenggarakan sosialisasi…

TANGERANG, natademokrasi.com – Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) resmi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang no 1219/Pdt.G/2026 terhadap PT Federal International Finance (FIF) dan Kepolisian Sektor (Polsek) Kelapa Dua. Gugatan tersebut diajukan sebagai bentuk upaya hukum atas dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dinilai merugikan pihak penggugat. Berdasarkan dokumen gugatan yang diajukan, YLPK PERARI bertindak sebagai kuasa hukum dari penggugat dalam perkara tersebut. Ketua Umum YLPK PERARI sekaligus Advokat, Hefi Irawan, S.H., menyampaikan bahwa gugatan ini merupakan langkah konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum serta perlindungan atas hak-hak masyarakat yang diduga telah dirugikan. “Setiap warga negara…

TANGERANG, natademokrasi.com – Peradilan Agama di Indonesia terus mengalami penguatan kelembagaan dan modernisasi hukum acara sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas penyelesaian perkara keperdataan Islam. Perkembangan tersebut diulas dalam buku Hukum Acara Peradilan Agama yang diterbitkan Sada Kurnia Pustaka pada Juli 2026. Buku setebal 295 halaman tersebut menjelaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam. Kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ruang lingkup kewenangan Peradilan…

LAMPUNG, natademokrasi.com – Ketua YLPK PERARI DPD Lampung mendampingi warga yang mengajukan gugatan perdata atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap seorang oknum anggota Paminal Polda Lampung berpangkat AKP yang menjadi salah satu tergugat dalam perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang no 143/Pdt.G/2026. PN. Tjk Gugatan tersebut pada pokoknya mendalilkan adanya tindakan yang dinilai melampaui kewenangan serta menimbulkan kerugian bagi penggugat. 1. MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG cq. AKP ABDUR ROHIM, Jabatan Paminal Polda Lampung, beralamat hukum di Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, di Jalan Terusan Ryacudu, Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung…