Author: Johanda Sulaiman Sianturi

JAKARTA, NATADEMOKRASI.COM – Ombudsman RI menilai pengawasan atas pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi karyawan swasta (buruh/pekerja) masih belum optimal. Setidaknya masih tercatat 652 pengaduan dari pekerja ihwal maladministrasi distribusi THR belum tuntas diselesaikan pemerintah dalam rentang waktu tahun 2023 hingga 2025. “Untuk mengantisipasi tidak berulangnya masalah serupa menjelang pembayaran THR 2026, kami meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan pemerintah daerah menyusun kerangka pengawasan yang komprehensif, serta menindaklanjuti pengaduan secara konsisten dan tuntas. Mulai dari penyelesaian pengaduan yang menjadi ‘utang’ dari tahun-tahun sebelumnya hingga menuntaskan akar persoalan sistemik agar tidak terus berulang,” ujar Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng,…

JAKARTA, NATADEMOKRASI.COM – Secara tegas dan berkomitmen, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh anggota Polri menjalani tes urine. Perintah itu menyusul keterlibatan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dalam penyalahgunaan narkoba. Sedianya, dengan rangkaian panjang dan proses yang sangat dramatis, Mabes polri akhirnya menetapkan oknum mantan Kapolres Bima yang tidak bertanggung jawab atas amanah negara Republik Indonesia akhirnya di jebloskan ke dalam penjara bersama sejumlah oknum polisi aktif lainnya. Tokoh Senior Jurnalis Berkomentar Dukung Langkah Tegas Kapolri Effendi Tampubolon selaku wakil pimpinan redaksi natademokrasi.com serta tokoh senior jurnalis, menilai dukungannya atas usulan Kapolri agar anggota Polri…

JAKARTA, NATADEMOKRASI.COM – Isu pergantian Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan yang bergulir dalam sepekan ini, akhirnya terjawab. Presiden Prabowo Subianto menunjuk jenderal bintang dua, menjadi bos anyar BPJS kesehatan, menggantikan Ali Ghufron Mukti. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengakui adanya pergantian di pucuk pimpinan BPJS Kesehatan. Di mana, Presiden Prabowo telah menunjuk Mayjen TNI (Pur) Prihati Pujowaskito, lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. “Penetapan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola dan kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” kata Rizzky di Jakarta,…

TANGERANG,NATADEMOKRASI.COM –  Berhari-hari tumpukan sampah dibiarkan begitu saja yang berasal dari pengendara yang melintasi jembatan kali cimanceuri Bojong di kp. Bolang RT.01/RW.01 Desa Pasir Bolang Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang,Banten terkesan dibiarkan dinas terkait. Warga sekitar yang berada di jembatan kali Cimanceuri Bojong sangat terganggu dengan bau menyengat dari sampah yang terus bertambah tanpa ada sikap tegas dari instansi terkait. “Dampak lingkungan dari tumpukan sampah itu sangat bau tak sedap dan bakteri yang di timbulkan akan menjadi ancaman serius bagi kami disini, tolong perhatiannya pak Bupati,” ujar salah satu warga. Sedianya, Dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK) UPTD 4 Kabupaten Tangerang pernah…

TANGERANG, NATADEMOKRASI.COM –  Pejabat Bappeda kabupaten Tangerang bersama seluruh bidang perencanaan se-Provinsi Banten melaksanakan Forum Renja Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Banten Tahun 2027. Forum ini jadi bagian dari tahapan dan jadwal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang harus dilaksanakan seluruh organisasi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Banten Budi Santoso mengatakan, forum ini adalah forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah di Pemprov Banten. Termasuk dengan para kepala Bappeda kabupaten dan kota. “Tujuan pertemuan ini untuk mengangkat atau mencari isu yang tepat untuk prioritas utama perencanaan di 2027 nanti,” kata Budi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi…

Serang, natademokrasi.com – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi, menyampaikan hasil Penilaian Maladministrasi Penyelenggara Pelayanan Publik kepada Walikota Tangerang, Sachrudin pada Jum’at (20/2), di Ruangan Patio Pusat Pemerintah Kota Tangerang. Berdasarkan hasil Penilaian Ombudsman RI pada tahun 2025 lalu, Ombudsman RI memberikan Opini “Kualitas Tinggi” kepada Pemerintah Kota Tangerang. Fadli menjelaskan bahwa metode penilaian Ombudsman kini telah bertransformasi. Jika sebelumnya penilaian hanya menitikberatkan pada kepatuhan atas standar pelayanan dan menghasilkan zonasi penilaian, kini penilaian berfokus kepada kualitas layanan dan tingkat kepercayaan masyarakat yang outputnya dituangkan dalam bentuk Opini Ombudsman RI. “Penilaian ini adalah instrumen pengawasan sekaligus dapat dijadikan…

SERANG, NATADEMOKRASI.COM – Sengketa bisnis pengangkutan limbah scrap berujung proses hukum. Pasangan suami istri warga Wuwudulan berinisial NA dan S dilaporkan ke polisi oleh rekan bisnisnya berinisial RI, yang diketahui merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Jawilan. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: B/07/1.11/II/2026/UNITRESKRIM, dengan dugaan perbuatan curang dan penggelapan. Penyidik Polsek Jawilan membenarkan adanya laporan tersebut. “Ya, laporannya memang ada. Namun untuk keterangan lebih lanjut silakan konfirmasi ke pimpinan,” ujar salah satu penyidik saat dikonfirmasi. Kronologi Versi Terlapor Menghadapi proses hukum tersebut, NA menunjuk penasihat hukum dari Kantor Hukum Ujang Kosasih Law Firm untuk mendampinginya dalam perkara yang kini…

TANGERANG, NATADEMOKRASI.COM – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto, secara resmi membuka kegiatan Tangerang TAXPO Tahun 2026. Bupati Tangerang, secara resmi membuka kegiatan Tangerang TAXPO Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang di kawasan Car Free Day Puspemkab Tangerang, Minggu (15/2/26) Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan bahwa Tangerang TAXPO merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan nyaman bagi masyarakat. Pemerintah tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor pelayanan, tetapi hadir langsung di ruang publik agar pelayanan terasa lebih mudah…

BANTEN, NATADEMOKRASI.COM – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi, Banten Fadli Afriadi, secara resmi menyampaikan Hasil Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Imigrasi Banten dan Ditjen Pemasyarakatan Banten, Kamis (11/2). Pada pertemuan yang berlangsung di Kantor Ombudsman Banten tersebut, tiga Satker berhasil memperoleh nilai Kualitas Pelayanan “Sangat Baik”, yakni Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II TPI Cilegon, Rutan Kelas I Tangerang dan Lapas Kelas IIA Cilegon. Fadli menjelaskan bahwa metode penilaian Ombudsman kini telah bertransformasi. Jika sebelumnya penilaian hanya menitikberatkan pada kepatuhan atas standar pelayanan dan menghasilkan zonasi penilaian, kini penilaian berfokus kepada kualitas layanan dan…

BANTEN, NATADEMOKRASI.COM – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi, menyerahkan rekapitulasi hasil Penilaian Maladministrasi Penyelenggara Pelayanan Publik kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Banten, selasa (10/2) di Kantor Kanwil BPN Banten, KP3B. Rekapitulasi tersebut merupakan hasil penilaian yang dilakukan Ombudsman Banten terhadap 4 (empat) Satker Kantor Pertanahan di wilayah Provinsi Banten pada tahun 2025. Satker yang menjadi objek penilaian Tahun 2025 yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Hadir dalam acara penyerahan Kepala Kanwil BPN Banten beserta jajaran dan 8 (delapan) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Acara penyerahan merupakan rangkaian dari kegiatan koordinasi…