Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- Residivis Korupsi Fahd A. Rafiq Ditangkap KPK: PPWI Desak Hukuman Maksimal dan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
- Baru Sebulan Dicor, Jalan Beton Rp978 Juta di Sukamulya Retak Memanjang, Diduga Pengawasan Dinas Terkait Lemah
- Polemik Proyek SMKS Pantura 1 Mauk, Respons Kepala KCD Dipertanyakan, BENTANG Dorong Ombudsman Turun Tangan
- 108 Siswa SMPN 8 Pasar Kemis Peringati Maulid Nabi, Teladani Sifat Rasul dalam Kehidupan Sehari-hari
- Di Bawah Langit Salawi Girang: Ribuan Warga Desa Palanyar Pandeglang Satukan Hati di Malam Maulid Nabi 1448 H
- Opini; “SEPINTAR APA PUN KAMU, TIDAK ADA ARTINYA DENGAN SEGENGGAM KEKUASAAN”
- YLPK Perari Lampung Tengah Resmi Laporkan Nur Wenda Ratu ke Kepolisian, Yunisa Putra; Segera Diproses
- Penerbangan Terdampak Abu Vulkanik, Ombudsman RI Pantau Layanan Penumpang di Bandara
Author: Johanda Sulaiman Sianturi
JAKARTA, Natademokrasi.com – Maraknya aksi debt collector yang menghadang kendaraan di jalan raya, melakukan intimidasi, mengambil paksa kendaraan, hingga diduga melakukan ancaman terhadap masyarakat kembali menjadi sorotan. YLPK PERARI (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri) menyatakan keprihatinannya atas praktik penagihan utang yang dinilai telahi meresahkan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Menurut YLPK PERARI, tindakan sejumlah oknum debt collector yang menghentikan kendaraan di jalan, mengambil kunci kendaraan, memaksa penandatanganan dokumen, atau menarik kendaraan tanpa persetujuan pemiliknya dapat bertentangan dengan hukum apabila tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Ketua YLPK PERARI mempertanyakan di mana peran pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan…
JAKARTA, natademokrasi.com – Menyikapi langkah penegakan hukum kasus korupsi dan transisi kepemimpinan di sejumlah instansi strategis, Ombudsman Republik Indonesia mendesak adanya pembenahan tata kelola pelayanan publik secara mendasar dan kepatuhan administrasi total di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas). Sebelumnya, Ombudsman RI telah menyampaikan tindakan korektif dan saran perbaikan kepada dua lembaga tersebut dan terus memonitor tindak lanjut pelaksanaannya. Anggota Ombudsman RI selaku Wakil Koordinator Bidang Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi, Nuzran Joher menyampaikan langkah penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kedua lembaga tersebut harus dijadikan momentum evaluasi total.…
Tangerang, natademokrasi.com – Pasca telah dilaporkannya sejumlah kepala sekolah SMPN yang ada di kabupaten Tangerang ke dinas terkait, kini tim investigasi mendapatkan data valid atas pungutan liar untuk perpisahan siswa pada sejumlah SMPN yang ada di kabupaten Tangerang, Kamis, 11 Juni 2026. Mendi Damanik selaku aktivis kontrol sosial di bidang hukum pidana dan perdata serta staf redaksi KORLIP di media Garuda Nusantara menjelaskan bahwa kepala sekolah, Koid Munajat menjabat di SMPN 1 Kemiri di kecamatan Kemiri harus mempertanggungjawabkan tindakannya terhadap Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas pungutan liar kepada ratusan siswa saat mengadakan kegiatan perpisahan murid kelas 9. ” Segera kami…
TANGSEL, natademokrasi.com – Pimpinan redaksi media siber online natademokrasi.com J. Sianturi mendesak segera aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan tindak penganiayaan yang menimpa Rusadin, Pimpinan Redaksi (Pimred) BantenNet. Rusadin, yang juga terdaftar sebagai anggota PWI Kabupaten Tangerang, diduga menjadi korban kekerasan saat berusaha menengahi persoalan kecelakaan lalu lintas. J. Sianturi menegaskan bahwa segala bentuk tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dan harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting guna memberikan rasa keadilan bagi korban. “Saya prihatin atas dugaan penganiayaan yang dialami Saudara Rusadin. Apa pun persoalannya, penyelesaian tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan. Kami meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus ini…
Tangerang, natademokrasi.com – Tidak berdaya di pungut uang untuk acara pelepasan siswa kelas 9 di sekolahnya, sejumlah siswa SMPN 3 Solear akan membuat laporan melalui kuasa Sijabat yang dipercaya dapat membantu ketidakadilan dari oknum kepala sekolah mereka. Pasca telah dilaporkannya sejumlah kepala sekolah SMPN yang ada di kabupaten Tangerang, kini tim investigasi mendapatkan data valid atas vidio pungutan liar perpisahan siswa di SMPN 3 Solear di kecamatan Solear kabupaten Tangerang, Senin, 15 Juni 2026. L. Jabat selaku aktivis kontrol sosial di bidang hukum pidana dan perdata menjelaskan bahwa kepala sekolah, H. Asep Sarip Hidayat, S.Pd., M.M., harus mempertanggungjawabkan tindakannya terhadap…
TANGERANG, natademokrasi.com — Kompetisi sepak bola usia muda bergengsi, Liga Forssekot (Forum Sekolah Sepak Bola Kota Tangerang) U-12 tahun 2026, kembali menyajikan laga-laga sengit pada pekan ke-5. Berlangsung di Nambo Sport Stadium pada Minggu, 7 Juni 2026, sorotan utama tertuju pada performa impresif anak-anak asuh Coach Rolly Yasin dari SSB Yasber Soccer Skill (Yasber SS) yang sukses menyapu bersih poin penuh dari dua pertandingan yang mereka jalani. Pada laga pertama yang berlangsung ketat, SSB Yasber Soccer Skill harus berhadapan dengan salah satu tim papan atas Grup B, SSB Pinang Selection. Jual beli serangan terjadi sejak menit awal, namun disiplinnya lini…
TANGERANG, natademokrasi.com – Viralnya sejumlah sekolah SMPN negeri yang telah di beritakan oleh media ini atas tindakan pungutan liar (PUNGLI) untuk kegiatan acara pelepasan perpisahan antara siswa kelas 9 kepada guru ajarnya dan kepala sekolah menuai persoalan hukum pada YLPK PERARI sebagai organisasi hukum perlindungan konsumen. Hefi Irawan selalu ketua umum YLPK PERARI melalui wakil ketua DPC Kabupaten Tangerang, Rian Hidayat menyatakan keras bahwa pejabat publik sekolah negeri yang memiliki jabatan sebagai kepala sekolah harusnya menaati aturan PNS sebagai sumpah saat menerima jabatan agar tidak melakukan pungli di sekolah yang dikelolanya. ” Mesti proses gugatan hukum Bupati Tangerang masih berjalan di…
BANTEN, natademokrasi.com – Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Fikri Yasin, bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi dan jajaran melakukan tinjauan pengawasan lapangan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Langkah ini diambil menyusul insiden gangguan kesehatan massal berupa mual, muntah, dan pusing yang dialami oleh sejumlah siswa dan guru setelah -mengkonsumsi menu MBG pada tanggal 21 Mei lalu. Dalam peninjauan lapangan ini, Ombudsman RI bergerak bersama tim gabungan lintas sektoral, yang dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Pemenuhan Pelayanan Gizi (KPPG) Jakarta-Banten, Satgas MBG Provinsi Banten, Satgas MBG Kabupaten Serang, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Balai…
BANTEN, Natademokrasi.com – Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Batak Bersatu (DPD PBB) Provinsi Banten terus bergerak masif memperkuat roda organisasi di akar rumput. Di bawah komando langsung Ketua DPD PBB Provinsi Banten, Bapak Todo Nainggolan, jajaran pengurus DPD resmi melanjutkan safari konsolidasi strategisnya dengan menyambangi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Kota Cilegon serta seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) se-Kota Cilegon pada Jumat (05/06/2026). Dilansir dari pancanews.com, adanya pertemuan krusial yang berlangsung hangat namun sarat akan wibawa organisasi ini dihadiri oleh sekitar 30 jajaran petinggi dan kader inti. Tampak hadir di lokasi, Ketua DPC PBB Kota Cilegon, Bapak Silalahi, beserta jajaran pengurus harian,…
BANTEN, natademokrasi.com – “lima ratus ribu rupiah untuk dana perpisahan yang sudah di laksanakan di Tri Bhakti, pak” ujar salah satu siswa kelas 9 ruang tiga di SMPN 3 Curug kabupaten Tangerang kepada natademokrasi, Kamis, 4 Juni 2026. Ini salah satu petikkan miris yang sangat menyayat hati dari salah satu siswa yang menjadi korban pungli dari oknum kepala sekolah negeri yang ada di kabupaten Tangerang provinsi Banten untuk acara pelepasan perpisahan bersama – sama. Lamsehat Tamba aktivis yang terus memperjuangkan hak konsumen masyarakat, humas YLPK PERARI DPD Banten yang juga sebagai jurnalis senior di media penabicara.com angkat bicara secara tegas menentang…
