Author: Johanda Sulaiman Sianturi

BANTEN, natademokrasi.com – Pimpinan Ombudsman RI, Fikri Yasin, memimpin langsung peninjauan lapangan lintas instansi di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, pada Kamis (4/6). Langkah ini diambil guna menindaklanjuti laporan terkait kondisi aliran pada sungai/saluran air yang diduga menyebabkan banjir pada area persawahan di Desa Sukajaya dan Desa Sukanegara, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. ​Hadir mendampingi peninjauan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi, bersama jajaran perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3), Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang, serta jajaran Pemerintah Kecamatan Pontang. Peninjauan dilakukan di 4 (empat) titik…

BANTEN, Natademokrasi.com – Terungkapnya kasus dugaan penganiayaan, pengancaman, pemerasan, dan perampasan kendaraan yang melibatkan sejumlah oknum debt collector di wilayah hukum Polda Banten mendapat perhatian serius dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI). Ketua Umum YLPK PERARI, Hefi Irawan, SH., MH., menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten atas langkah cepat dan tegas dalam mengungkap jaringan pelaku yang diduga terlibat dalam tindak pidana tersebut. Menurutnya, pengungkapan kasus ini bukan sekadar penegakan hukum biasa, melainkan momentum penting untuk mengakhiri praktik-praktik premanisme yang selama ini meresahkan masyarakat. “Kami mengapresiasi keberanian dan profesionalisme Polda Banten dalam mengungkap kasus ini.…

TANGERANG, natademokrasi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Melalui surat edaran tersebut, KPK mengingatkan seluruh penyelenggara pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar menjaga integritas dan tidak melakukan praktik gratifikasi, pungutan liar (pungli), maupun penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan murid baru. Kepala Satuan Tugas Jaringan Pencegahan Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Abdul Aziz Suhendra, menegaskan bahwa seluruh penyelenggara pendidikan wajib memastikan proses SPMB berlangsung transparan, objektif, dan bebas dari praktik korupsi. “Seluruh penyelenggara pendidikan agar tidak melakukan praktik…

JAKARTA, natademokrasi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen imigrasi, pada Kamis (4/6/2026). Silmy dan tujuh orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat, pada Rabu (3/6/2026). “8 orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK (Silmy Karim) yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta. “Karena memang dugaan alur perintah ataupun alur penerimaan uang dilakukan pada saat yang…

TANGERANG, natademokrasi.com – Polresta Tangerang terus menunjukkan komitmen memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Menyadari kesibukan masyarakat karena beragam aktivitas, Polresta Tangerang rutin melaks pelayanan SIM dan SKCK keliling pada hari libur. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengatakan, layanan SIM dan SKCK keliling tersebut dibuka di titik-titik tertentu yang ramai masyarakat. Seperti pada ketinggian car free day atau event tertentu. “Kami membuka layanan tersebut di acara car free day dan kegiatan lainnya. Selain mendekatkan pelayanan sekaligus menjaga keamanan,” kata Indra Waspada, Senin (1/6/2026). Selain itu, layanan SIM dan SKCK keliling juga bisa diakses di pusat perbelanjaan seperti…

BANTEN, natademokrasi.com – Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Fikri Yasin serta Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Afriadi menghadiri kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Ramah, Transparan, Berkeadilan, Inklusif, dan Tanpa Diskriminasi yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Banten di Kota Serang, Rabu (3/6). Kehadiran Ombudsman RI dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan sekaligus komitmen pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di sektor pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan SPMB dan Program Sekolah Gratis yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi Banten. Dalam sambutannya, Pimpinan Ombudsman RI menyampaikan apresiasi atas langkah Pemerintah Provinsi Banten yang terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat melalui berbagai…

JAKARTA, natademokrasi.com – Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung telah ditahan Kejaksaan Agung. Ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG. “Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026,” kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/26) Dia mengatakan penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah tanggal 29 Mei 2026. Penetapan tersangka diawali pemeriksaan tiga orang tersebut sebagai saksi. “Setelah melalui pemeriksaan tersebut, Saudara…

BANTEN, natademokrasi.com – Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, melakukan kunjungan kerja dalam rangka koordinasi pengawasan pelayanan publik di Provinsi Banten, Rabu 3 Juni 2026. Gubernur Banten, Andra Soni, didampingi Sekda Provinsi Banten, Asda III Provinsi Banten, Kepala Biro Organisasi dan RB, serta beberapa kepala OPD Provinsi Banten menerima kunjungan Fikri beserta Kepala Perwakilan Ombudsman Banten dan jajaran di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang. “Sesuai amanat Undang-Undang 37/2008, Ombudsman antara lain bertugas melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan dalam rangka melakukan upaya pencegahan Maladministrasi. Untuk itu, hari ini kami dan Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten berkoordinasi dengan…

BANTEN, natademokrasi.com – Polda Banten memberikan penjelasan terkait peristiwa perampasan dan penganiayaan terhadap dua personel Satbrimob Polda Banten. Saat dikonfirmasi, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menjelaskan kronologi kejadian tersebut. “Kejadian bermula saat sejumlah debt collector dari tangerang melakukan upaya perampasan kendaraan milik anggota Satbrimob Polda Banten. Dalam prosesnya terjadi tindakan pengeroyokan dan intimidasi terhadap pemilik kendaraan di wilayah Legok, Kota Serang, pada Selasa malam sekitar pukul 22.00 WIB. Saat ini kami telah meringkus dua orang pelaku berinisial FN dan YS dari total sebelas orang dan saat ini dalam proses pengembangan, tadi malam juga sudah di amankan dari…

TANGERANG, natademokrasi.com – kepala sekolah SMPN 2 Kresek memberikan tanggapan yang sangat singkat pada natademokrasi atas temuan adanya kutipan dana untuk perpisahan pelepasan siswa kelas sembilan yang akan di laksanakan di sekolah tersebut. Supriyatna selaku kepala sekolah SMPN 2 Kresek saat dikonfirmasi melalui nomor selulernya sebelumnya telah mengetahui dengan jelas atas pungutan liar kepada siswa kelas 9 untuk melaksanakan acara perpisahan di lingkungan sekolah. ” Silahkan bang..!” Singkat kepsek SMPN 2 Kresek kepada natademokrasi saat dikonfirmasi melalui WhatsAppnya, Rabu 3 Juni 2026. Sedianya, tim investigasi tidak hanya menemukan sekolah SMPN 2 Kresek yang melakukan pungli perpisahan siswa kelas 9,  ada juga…