Author: Johanda Sulaiman Sianturi

TANGERANG, natademokrasi.com – Sejumlah aktivis dan kontrol sosial mulai menyoroti penggunaan Anggaran  Dana Desa di berapa desa wilayah provinsi banten. J.Sianturi selaku pimpinan redaksi media siber natademokrasi.com saat melakukan monitoring di desa Kampung Melayu Barat telah menemukan beberapa kejanggalan dalam penggunaan anggaran dana desa tersebut. ” Diduga kuat kepala desa ini melakukan korupsi besar-besaran hingga ratusan juta  rupiah, mark-up data dan ketidak transparan dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam penggunaan anggaran,” desak pimpred Natademokrasi yang pernah bekerja di stasiun Metro TV dalam acara BREAKINGNEWS. Subur Maryono selaku kepala desa Kampung Melayu Barat kecamatan Teluk Naga kabupaten Tangerang saat diminta keterangan terus…

TANGERANG, natademokrasi.com – Jorok dan tidak terawat, itulah kesan pertama yang di berikan atas situasi lingkungan sekolah SDN Sukatani 2 yang berada di kampung Kukun desa Sukamanah kecamatan Rajeg, kabupaten Tangerang. ” Pak Suherman selaku kepala sekolah hampir tidak pernah berada di kantornya, ruangannya tertutup rapat setiap hari, pak.,” ujar salah satu guru pengajar kepada awak media, Selasa 26 Mei 2026. Dalam investigasi tim, Suherman selaku kepsek Sukatani 2 diduga memiliki pekerjaan sampingan sebagai kontraktor proyek dengan nama CV. Deka Cipta Mandiri yang diakuinya saat di konfirmasi tim investigasi. Lamhot Jabat selaku praktisi pemerhati lingkungan sekolah sekaligus jurnalis nasional mendesak instansi…

TANGERANG, natademokrasi.com– Guna memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan lancar, aman, dan tepat sasaran, Babinsa Desa Taban jajaran Koramil 06/Tigaraksa, Kopda M Adriyanto, melaksanakan kegiatan pemantauan sekaligus pengamanan saat pembagian bantuan beras yang berlangsung di Aula Kantor Desa Taban, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Rabu (27/5/2026). Kegiatan penyaluran bantuan pangan ini diserahkan langsung oleh perangkat desa kepada warga masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Dalam kesempatan tersebut, Kopda M Adriyanto turut hadir memantau setiap tahapan proses pembagian, mulai dari pencatatan, verifikasi nama penerima, hingga penyerahan bantuan agar tidak terjadi penumpukan massa maupun hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran acara. Kopda M Adriyanto…

TANGERANG, natademokrasi.com – Adanya ditemukan penyaluran anggaran penyedia dan swakelola di Pemerintah Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2026 kini menuai sorotan tajam dari sejumlah aktivis dan kontrol sosial. Alokasi dan mekanisme penyaluran anggaran kegiatan penyedia serta swakelola di Pemerintah Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2026 menurut data LPSE.tangerangkab.go.id, kini berada di bawah pengawasan ketat publik. Langkah ini diambil guna memastikan transparansi dan mencegah potensi penyalahgunaan keuangan negara. ​Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2026, Kecamatan Jambe mengelola puluhan paket kegiatan yang didominasi oleh metode Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung. Di ketahui, beberapa di antaranya memiliki nilai yang…

JAKARTA, natademokrasi.com— Majelis Etik Ombudsman RI kembali melanjutkan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap Ketua Ombudsman RI Periode 2026–2031, Hery Susanto. Pada pemeriksaan tertutup yang digelar Senin (25/5/2026) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan tersebut, Hery Susanto berhalangan hadir secara langsung dan diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Hadir dalam pemeriksaan tertutup tersebut, Prof. Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Majelis Etik Ombudsman RI didampingi anggota Majelis Etik yaitu Prof. Bagir Manan, Prof. Siti Zuhro, Partono, dan Maneger Nasution. Sementara itu, Hery Susanto diwakili oleh tim kuasa hukumnya dari Candra Ramora & Partners Law Office, yakni Muhammad Anwar Sadat,…

TANGERANG, natademokrasi.com – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler di SMP Negeri 3 Tigaraksa tahun anggaran 2024 dan 2025 menjadi sorotan setelah muncul dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang nilainya mencapai lebih dari Rp2,4 miliar. Dilansir dari penabicara.com, pada tahun 2025 SMP Negeri 3 Tigaraksa yang memiliki sekitar 1.027 siswa menerima Dana BOS Reguler dalam dua tahap, sebagai berikut: Tahap 1. Rp569.985.000 Tahap 2.Rp569.839.650 Sementara pada tahun 2024, sekolah tersebut menerima Dana BOS Tahap 1 Rp 654.345.000 Tahap 2 Rp 654.147.000. Sedianya, Lamasehat Tamba selalu humas YLPK PERARI menjelaskan bahwa telah ditemukan sejumlah dugaan ketidaksesuaian antara laporan penggunaan dana BOS…

BANTEN, natademokrasi.com – Menjelang berakhirnya masa sekolah tahun ajaran 2026/2026, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten memberikan atensi khusus terhadap potensi maladministrasi dalam sektor pendidikan menjelang kelulusan sekolah. Langkah ini merespons keluhan masyarakat, khususnya para wali murid, terkait adanya dugaan maladministrasi berupa permintaan/penerimaan imbalan atau sering kita dengar dengan istilah pungutan liar (pungli) berkedok biaya acara perpisahan dan penebusan ijazah di satuan pendidikan. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi, menegaskan bahwa biaya penebusan ijazah maupun pembebanan biaya kegiatan kelulusan dalam bentuk apa pun kepada siswa tidak dapat dibenarkan dan menyalahi aturan pelayanan publik di bidang pendidikan. “Sekolah, terutama sekolah…

BANTEN, natademokrasi.com – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, peran media siber dinilai sangat penting dalam mendukung percepatan program digitalisasi pemerintahan. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi interaktif yang dipandu oleh perwakilan Bidang Aspim Pemprov Banten, Kusma, dengan menghadirkan jajaran pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Se-Provinsi Banten dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Banten. Dalam Sambutannya, Ketua SMSI Provinsi Banten, Lesman Bangun, memaparkan pentingnya transformasi dan kemajuan media online agar tetap relevan dan maksimal dalam memberikan informasi edukatif kepada masyarakat. Menurutnya, perusahaan media siber saat ini tidak boleh hanya terpaku pada situs web saja. “Perusahaan Pengelola media online wajib…

JAKARTA, natademokrasi.com  – Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) melakukan audiensi dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) di Kantor Pusat ABPEDNAS, Jalan Gudang Peluru Raya No. 29, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2026) sore. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi nasional dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat. Delegasi SMSI dipimpin langsung Ketua Umum Firdaus bersama Sekretaris Jenderal Makali Kumar, Bendahara Iwan Jalaluddin, serta Wakil Ketua Dewan Penasihat Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si. Sementara dari pihak ABPEDNAS hadir Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, Ketua Umum Ir. H. Indra…

LAMPUNG, natademokrasi.com — Sengketa hukum terkait proyek pembangunan jalan di Provinsi Lampung resmi memasuki tahap persidangan setelah gugatan perdata didaftarkan melalui sistem elektronik Mahkamah Agung Republik Indonesia (e-Court) di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Berdasarkan data administrasi perkara yang tercantum dalam sistem e-Court, perkara tersebut terdaftar dengan Nomor: 106/Pdt.G/2026/PN Tjk dan telah berstatus “Perkara Terdaftar”. Penggugat dalam perkara ini adalah Indra Jaya, warga Perumnas Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Dalam gugatan tersebut, pihak yang ditarik sebagai tergugat terdiri dari: 1. Pemerintah Provinsi Lampung cq. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK); 2. CV Widuri; 3. Pejabat…