Author: Johanda Sulaiman Sianturi

TANGERANG, NATADEMOKRASI.COM – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto, secara resmi membuka kegiatan Tangerang TAXPO Tahun 2026. Bupati Tangerang, secara resmi membuka kegiatan Tangerang TAXPO Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang di kawasan Car Free Day Puspemkab Tangerang, Minggu (15/2/26) Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan bahwa Tangerang TAXPO merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan nyaman bagi masyarakat. Pemerintah tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor pelayanan, tetapi hadir langsung di ruang publik agar pelayanan terasa lebih mudah…

Read More

BANTEN, NATADEMOKRASI.COM – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi, Banten Fadli Afriadi, secara resmi menyampaikan Hasil Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Imigrasi Banten dan Ditjen Pemasyarakatan Banten, Kamis (11/2). Pada pertemuan yang berlangsung di Kantor Ombudsman Banten tersebut, tiga Satker berhasil memperoleh nilai Kualitas Pelayanan “Sangat Baik”, yakni Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II TPI Cilegon, Rutan Kelas I Tangerang dan Lapas Kelas IIA Cilegon. Fadli menjelaskan bahwa metode penilaian Ombudsman kini telah bertransformasi. Jika sebelumnya penilaian hanya menitikberatkan pada kepatuhan atas standar pelayanan dan menghasilkan zonasi penilaian, kini penilaian berfokus kepada kualitas layanan dan…

Read More

BANTEN, NATADEMOKRASI.COM – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi, menyerahkan rekapitulasi hasil Penilaian Maladministrasi Penyelenggara Pelayanan Publik kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Banten, selasa (10/2) di Kantor Kanwil BPN Banten, KP3B. Rekapitulasi tersebut merupakan hasil penilaian yang dilakukan Ombudsman Banten terhadap 4 (empat) Satker Kantor Pertanahan di wilayah Provinsi Banten pada tahun 2025. Satker yang menjadi objek penilaian Tahun 2025 yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Hadir dalam acara penyerahan Kepala Kanwil BPN Banten beserta jajaran dan 8 (delapan) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Acara penyerahan merupakan rangkaian dari kegiatan koordinasi…

Read More

TANGERANG, NATADEMOKRASI.COM – Benteng Rakyat Tangerang (BENTANG) menggelar forum urun rembuk bersama Serikat Pedagang Pasar Tangerang (Seppta) dan elemen masyarakat di The Family Cafe, Sukamulya Kabupaten Tangerang, guna membahas polemik keberadaan pasar modern yang dinilai berpotensi menggerus eksistensi pasar tradisional. Rabu, (11/2/2026). Dalam forum tersebut, BENTANG secara terbuka mempertanyakan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terkait penataan dan perizinan pasar modern di wilayah tersebut. Forum yang berlangsung dinamis itu dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Komisi II Yakub, perwakilan pedagang Pasar Sentiong, PKL, tokoh masyarakat, serta aktivis lokal. Mayoritas peserta menyuarakan kekhawatiran atas dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan jika pasar modern…

Read More

TANGERANG, NATADEMOKRASI.COM – Lembaga Benteng Rakyat Tangerang (BENTANG) menggelar forum terbuka antara para Pedagang Kaki Lima (PKL) pasar tradisional Sentiong Balaraja bersama anggota Dewan Komisi 2 Kabupaten Tangerang, Yakub Ikram di Family Cafe kecamatan Sukamulya, Rabu, 11 Februari 2026. Acara yang di pandu langsung oleh moderator Ari Sudrajat selaku ketua umum BENTANG memberikan kesempatan kepada para PKL untuk menyampaikan keluhannya atas kondisi terkini yang dialami mereka untuk bisa di jembatani oleh pak dewan Yakub yang hadir dari komisi 2 DPRD agar nasib mereka kedepannya menjadi sejahtera secara merata tanpa tebang pilih antara para PKL lainnya. ” Sejumlah masukan keluhan para…

Read More

JAKARTA, NATADEMOKRASI.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya melalui serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan secara simultan di beberapa wilayah. Operasi kali ini menyasar internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta kantor pelayanan pajak di daerah. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi bahwa tim penindakan telah bergerak sejak Rabu (4/2/26) di wilayah Jakarta dan Lampung. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Rizal, yang merupakan mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan (P2) Ditjen Bea dan Cukai. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penangkapan ini merupakan pengembangan dari laporan masyarakat terkait dugaan praktik lancung di sektor ekspor-impor. “Benar, selain mantan…

Read More

SERANG, NATADEMOKRASI.COM – Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi, hari ini (5/2/2026) memulai pengawasan langsung terhadap aktivitas pertambangan/Galian C salah satunya di daerah Mancak, Kabupaten Serang. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mengidentifikasi potensi maladministrasi dalam perizinan dan pengawasan tambang di Provinsi Banten. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan koordinasi yang diadakan Ombudsman pada Selasa (3/2/2026) di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten. Pertemuan tersebut melibatkan Dinas ESDM Provinsi Banten, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten, Satpol PP Provinsi Banten, dan Satpol PP Kota Serang…

Read More

MEDAN, NATADEMOKRASI.COM – Kasus kriminalisasi terhadap korban tindak kriminal kembali mencuat di Indonesia. Kali ini terjadi di wilayah hukum Polsek Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Parsadaan Putra Sembiring bersama tiga adiknya, yang sejatinya menjadi korban pencurian, justru ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian. Ironisnya, tindakan mereka menangkap dua pencuri handphone di toko milik keluarga Sembiring pada September 2025 dilakukan bukan atas inisiatif pribadi semata, melainkan mengikuti arahan Brigadir Shinto, anggota Polsek Pancur Batu. Brigadir tersebut bahkan datang ke lokasi dan menerima kedua pelaku untuk diproses sesuai hukum. Namun, bukannya mendapat perlindungan, Parsadaan Putra Sembiring dan keluarganya justru dijerat dengan…

Read More