JABAR, natademokras.com – Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) mengecam keras prilaku busuk oleh sejumlah oknum Samsat yang diduga merugikan masyarakat luas atas pengurusan pajak bermotor di sejumlah gerai Samsat yang ada di wilayah NKRI.
Jarkasih selaku ketua DPD YLPK PERARI provinsi Banten sekaligus menjadi advokad/pengacara yang sudah banyak membantu masyarakat luas secara hukum menekankan secara tegas kepada aparat hukum untuk segera turun kelapangan memberantas tindak perbuatan melawan hukum (pmh) oleh sejumlah oknum pekerja di Samsat.
” Kami, (Law Firm Hefi Sanjaya and Partners) akan tegakkan keadilan yang sejatinya bagi masyarakat luas sebagai konsumen yang mengurus perpajakan kendaraan bermotor mereka, jangan ragu,” desak Jarkasih kepada Natademokrasi.com
Sedianya, Sangat memilukan, di balik kebijakan membebaskan syarat KTP pemilik lama, ada jerit tangis kepanikan dari balik meja birokrasi. Coba bayangkan, lahan basah yang selama ini menjadi mesin ATM pribadi oknum tertentu tiba tiba dimatikan paksa oleh pemerintah provinsi.
Lihat saja beberapa samsat masih bimbang dalam menerapkan aturan dari Gubernur dengan berbagai Alasan, seperti Samsat Bekasi yang beralasan masih perlu koordinasi dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.
Hal ini memicu kemarahan Publik, hingga menduga kuat ada semacam kepanikan besar dari kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat.
Tapi seberapa besar sih asumsi kerugian para Tikus Rakus di Samsat jika aturan Bayar Pajak tanpa perlu KTP asli pemilik lama ini diterapkan?
Mari kita buat simulasi kasar, dari yang paling kecil hingga yang paling fantastis:
– Simulasi Paling Kecil atau Kelas Teri.
Anggaplah tarif tembak KTP paling murah adalah 150 ribu rupiah. Biro jasa mengambil jatah lelah 50 ribu, sisanya 100 ribu disetor ke orang dalam (Tikus Rakus). Jika di satu Samsat kecil hanya ada 50 pemohon per hari, maka oknum ini mengantongi 5 juta rupiah sehari. Dalam sebulan dengan 24 hari kerja, mereka kehilangan pemasukan haram sebesar 120 juta rupiah.
– Simulasi Paling Besar atau Kelas Kakap.
Sekarang kita hitung Samsat di kota besar dengan mobilitas jual beli kendaraan bekas yang tinggi. Tarif tembak KTP bisa tembus 300 ribu rupiah. Setoran ke para Tikus rakus bisa mencapai 200 ribu per berkas. Jika ada 200 pemohon setiap harinya, maka dalam sehari mereka meraup 40 juta rupiah. Dikalikan sebulan, angkanya menembus 960 juta rupiah alias hampir 1 Miliar per bulan dari satu kantor saja!
– Kepanikan Massal di Balik Meja. Melihat hitungan tersebut, sangat wajar jika ada oknum petugas yang ngotot mempersulit warga di awal pemberlakuan aturan baru ini. Yang mereka pertahankan bukan aturan negara, melainkan hilangnya gaya hidup hedon yang selama ini dibiayai dari keringat warga yang diperas pelan pelan.
Kebijakan pajak tanpa KTP lama ini terbukti bukan sekadar urusan mempermudah warga, tapi sebuah operasi senyap memberantas korupsi yang mengakar selama puluhan tahun. Pantas saja banyak yang kepanasan dan jantungan!. **Sa’ad/red…