Mahasiswa Korban Bongkar Luka dan Anggaran Siluman HUT tahun 2026
TANGERANG, natademokrasi.com – Pasca pesta pora HUT ke-394 Kabupaten Tangerang menyisakan luka. Bukan hanya luka baret di tubuh mahasiswa, tapi luka demokrasi.
Setelah Rapat Paripurna DPRD yang tertutup untuk para jurnalis, kini muncul dugaan kekerasan oleh pihak keamanan di gedung DPRD terhadap mahasiswa yang hendak menyampaikan aspirasi damai.
Sebelumnya, Ketua DPC YLPK PERARI Kabupaten Tangerang, Donny Putra T, S.H., naik pitam dan mengecam keras. Kecamannya diperkuat pengakuan langsung korban kepada tim awak media.
YLPK PERARI: BUPATI HARUS BERTANGGUNG JAWAB, INI PENGKHIANATAN DEMOKRASI!
Donny menilai jika benar ada pemukulan, ini bukan soal pengamanan, tapi pembungkaman demokrasi.
“Ini memalukan! Di hari jadi HUT 394 yang katanya milik rakyat, rakyatnya sendiri (Kab. Tangerang) diperlakukan seperti penjahat kriminal. Kalau benar ada kekerasan, ini pengkhianatan terhadap demokrasi dan Reformasi. UUD 1945 Pasal 28E dan UU No. 9 Tahun 1998 menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. Jawab kritik dengan data, bukan dengan otot!” tegas Donny kepada natademokrasi.com
Donny menuntut Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid tidak cuci tangan dan diam seribu bahasa.
Peristiwa yang terjadi pada Selasa 13/10/2026 lalu tepat setelah paripurna HUT di Gedung DPRD, di mana Bupati dan Gubernur Banten hadir pada acara HUT.
“Bupati jangan diam! Siapa yang perintahkan hadang mahasiswa? Siapa yang perintahkan gunakan kekerasan? Kalau ada yang lebam karena kritik, harus ada yang diperiksa dan dicopot!” tegas Donny kembali.
YLPK PERARI menyatakan siap pasang badan memberikan pendampingan hukum penuh hingga ke Komnas HAM dan Propam Polri.
PENGAKUAN KORBAN: KAMI HANYA MAU KASIH POLICE LINE, MALAH DIHAKIMI PIHAK KEAMANAN
Pengakuan Donny klop dengan kesaksian korban, Parhan Rafki (BEM UNTARA) dalam wawancara eksklusif dengan tim awak media.
“Kami hanya ingin ngasih police line itu ke Bupati dan Gubernur. Kami tidak ingin rusuh. Tadi kami cuma memanggil, kami dari BEM Kabupaten Tangerang. Akhirnya kawan kami langsung ditindak represif dengan sangat keras dan kasar. Kami terluka, baret-baret. Bahkan ada kawan kami yang dipukul oleh pihak keamanan berbaju tertentu,” ungkapnya lirih.
Ia menegaskan aksi itu spontan dan damai. Tidak masuk ke arena rapat sidang istimewa paripurna, tidak memotong wawancara Bupati. Menunggu wawancara selesai baru mendekati.
BONGKAR 3 BOROK: BAJU ADAT, FISCAL BANTEN MEROSOT, DAN ANGGARAN HUT YANG GELAP
Dalam wawancara itu, mahasiswa juga membongkar substansi kritik mereka yang gagal disampaikan di paripurna:
1. Sindir Baju Adat Pejabat:
“Bukan cuma baju adatnya yang dipakai, tapi lestarikan juga budayanya. Jangan menggusur tanah adat, jangan mengganggu masyarakat adat. Sesuai Trisakti Bung Karno, berkepribadian dalam kebudayaan.”
2. Fiskal Banten Merosot:
“Kami sangat kecewa dengan Andra Soni. Setiap tahun APBD Banten selalu merosot. Faktornya karena banyak tersedot untuk P3K. Kami BEM Nusantara Banten sedang soroti APBD 2026 dan tenaga ahli.”
Dokumen kajian itu, menurutnya, sudah sampai ke Gubernur.
3. Anggaran HUT 394 tahun 2026 Siluman:
“Itu yang harus dipertanyakan, laporan pertanggungjawabannya seperti apa. Cukup sulit mengaksesnya. Padahal di tengah efisiensi, perayaannya sangat megah. Kami minta LSM, wartawan, dan masyarakat kawal bersama.”
Mahasiswa juga menyayangkan wartawan dilarang masuk paripurna. “Saya melihat kawan-kawan wartawan tidak bisa masuk sidang paripurna. Itu yang saya sayangkan,” katanya.
Kini bola api ada di Bupati Tangerang. Akankah HUT ke-394 dirayakan dengan klarifikasi dan transparansi, atau dibiarkan berlalu dengan meninggalkan luka dan tanda tanya anggaran?
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Tangerang, Gubernur Banten, dan pihak keamanan saat situasi di gedung DPRD belum memberikan klarifikasi resmi.**Tim/Johanda Sianturi…