JAKARTA, natademokrasi.com – Aroma busuk dugaan korupsi besar-besaran kembali menyeruak dari jantung lembaga pemerintah yang baru seumur jagung. Badan Gizi Nasional (BGN), yang seharusnya fokus pada penguatan gizi rakyat, kini menjadi sorotan tajam setelah munculnya informasi valid terkait skandal pengadaan laptop dan pembangunan jaringan yang diduga melibatkan Kepala BGN, Dadan Hindayana, beserta tim pengadaan barang dan jasanya.
Tidak main-main, skandal ini disebut-sebut melibatkan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) sebagai pelaksana proyek yang sarat kejanggalan. Apakah perusahaan percetakan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan di bidang teknologi informasi? Mengapa proyek semacam ini bukan dikerjakan oleh Telkom, Indosat, atau perusahaan sejenis?
Berdasarkan data yang dihimpun dari internal BGN, proyek pengadaan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp1,2 triliun. Namun, untuk menghindari kecurigaan DPR RI dan publik, anggaran tersebut dipecah menjadi dua bagian utama: pembangunan jaringan sebesar Rp500 miliar dan pengadaan laptop senilai Rp300 miliar. Total dana yang digunakan Rp. 800 miliar dari pagu yang dianggarkan.
Potensi kerugian negara terbesar terdeteksi pada proyek pembangunan jaringan. Secara teknis, pengerjaan tersebut diperkirakan hanya menelan biaya riil sekitar Rp100 miliar. Ironisnya, sisa anggaran sebesar Rp400 miliar dialokasikan untuk “honor pengerjaan”, sebuah angka fantastis yang tidak masuk akal dalam struktur pembiayaan birokrasi mana pun.
Publik juga mempertanyakan keterlibatan Perum Peruri. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang core bisnisnya adalah mencetak uang, tiba-tiba menjadi pemegang proyek pengadaan laptop dan jaringan?
Kasus ini diduga sengaja ditutupi oleh manajemen BGN dengan membiarkan polemik pengadaan sepeda motor spesifikasi tinggi menjadi konsumsi publik. Fokus rakyat dialihkan pada isu motor, sementara korupsi “kerah putih” di proyek laptop yang jauh lebih brutal menggarong uang negara tetap berjalan di bawah radar.
*Kecaman Keras Wilson Lalengke: “Tangkap Kepala BGN Sekarang Juga!”*
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, memberikan pernyataan pedas dan tanpa kompromi terkait skandal ini. Alumnus PPRA-48 Lemhannas RI ini menilai tindakan BGN dan Peruri sebagai bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat.
“Ini adalah bentuk perampokan uang rakyat yang sangat telanjang dan memuakkan! Badan Gizi Nasional yang seharusnya mengurus perut rakyat yang lapar, justru sibuk mengenyangkan perut para pejabatnya melalui proyek laptop siluman. Bagaimana mungkin Peruri, sebuah percetakan uang, mendadak jadi tukang rakit laptop? Ini adalah kolusi jahat yang sangat kasar,” tegas Wilson Lalengke dalam pernyataan pers-nya hari ini, Sabtu, 18 April 2026.
Lebih lanjut, tokoh pers nasional itu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan tanpa menunggu lebih lama lagi. “Saya mendesak KPK untuk segera menangkap Kepala BGN, Dadan Hindayana, dan jajaran direksi Peruri yang terlibat. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp500 miliar! Jangan biarkan para bandit berdasi ini terus merampok uang negara sementara rakyat sedang susah. Ini bukan sekadar korupsi administratif, ini adalah sabotase terhadap program gizi nasional. KPK harus membuktikan taringnya, sita aset mereka, dan bawa mereka ke penjara!” lanjut Wilson Lalengke.
*Perspektif Filosofis: Runtuhnya Etika Publik*
Skandal BGN ini mengonfirmasi kekhawatiran para filsuf tentang sifat dasar manusia yang tak terkendali saat memegang kekuasaan tanpa integritas. Filsuf Inggris, Thomas Hobbes (1588-1679) dalam bukunya Leviathan mengingatkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, negara dan aparatnya bisa berubah menjadi “monster” yang memangsa rakyatnya sendiri. Ketika honor pengerjaan jaringan mencapai angka Rp400 miliar, itu bukan lagi urusan birokrasi, melainkan manifestasi dari keserakahan yang tak berujung (appetite for power and wealth).
Sejalan dengan itu, filsuf Jerman, Immanuel Kant (1724-1804), melalui konsep Categorical Imperative menekankan bahwa seseorang harus bertindak hanya berdasarkan prinsip yang ia inginkan menjadi hukum universal. Jika perilaku Kepala BGN dan timnya dijadikan hukum universal, maka negara akan hancur karena semua orang akan merasa legal untuk mencuri demi kelompoknya. Korupsi di BGN adalah pengkhianatan terhadap “kewajiban moral” yang menjadi landasan bernegara.
Sementara itu filsuf Inggris lainnya, John Locke (1632-1794) menegaskan bahwa pemerintah hanya memegang kekuasaan berdasarkan kepercayaan (trust) dari rakyat. Jika kepercayaan itu dikhianati melalui korupsi, maka pemerintah kehilangan legitimasinya secara moral. Pengalihan isu melalui polemik sepeda motor adalah bentuk sophistry atau penyesatan logika yang bertujuan melindungi kejahatan yang lebih besar.
*Darurat Integritas di Lembaga Negara*
Skandal pengadaan laptop di BGN yang melibatkan Peruri diperkirakan menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp500 miliar, namun kerugian imateriilnya jauh lebih dahsyat: kerusakan sistem birokrasi dan runtuhnya kepercayaan publik. Proyek yang sudah berjalan sejak akhir 2025 ini harus dihentikan dan diaudit secara total oleh BPK dan KPK.
Negara tidak boleh kalah oleh “bandit-bandit bangs4t” yang bersembunyi di balik regulasi pengadaan barang dan jasa. Jika korupsi di Badan Gizi Nasional ini tidak diusut tuntas, maka setiap butir makanan bergizi yang diberikan kepada rakyat akan terasa pahit karena bercampur dengan air mata rakyat yang dikhianati oleh penguasanya sendiri. Penegakan hukum yang cepat dan tanpa pandang bulu adalah satu-satunya cara untuk menjinakkan “Leviathan Predator” yang kini tengah berpesta pora di atas penderitaan rakyat. (TIM/Red)