JAKARTA, natademokrasi.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi merupakan fondasi penting dalam membangun kualitas generasi bangsa sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan.
Koordinator Presidium Nasional BEM PTMA Indonesia, Yogi Syahputra Al Idrus, menilai program pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah merupakan langkah strategis negara dalam menjawab persoalan mendasar pembangunan manusia di Indonesia.
Menurutnya, masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga oleh kualitas kesehatan dan gizi generasi mudanya.
“Sering kali kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045 dan bonus demografi. Tetapi pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah apakah anak-anak Indonesia hari ini sudah mendapatkan asupan gizi yang cukup,” ujar Yogi dalam keterangannya, Jumat (6/3/2026).
Ia menjelaskan, persoalan gizi masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Data tahun 2024 menunjukkan angka stunting nasional masih berada di kisaran 19,8 persen, sementara di sejumlah daerah angkanya jauh lebih tinggi.
Beberapa wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Sulawesi Barat masih mencatat angka stunting di atas rata-rata nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan gizi anak tidak bisa dipandang sebagai isu kesehatan semata, tetapi juga menyangkut masa depan pembangunan bangsa.
“Anak yang datang ke sekolah dalam kondisi lapar tentu akan kesulitan untuk fokus belajar. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia,” jelasnya.
Yogi menilai, dalam perspektif kebijakan publik, program MBG merupakan bagian dari implementasi konsep negara kesejahteraan (welfare state). Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi, termasuk hak atas kesehatan dan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
“Program ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi bentuk tanggung jawab konstitusional negara untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam tumbuh dan belajar,” katanya.
Selain berdampak pada peningkatan kualitas gizi anak, program MBG juga dinilai memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.
Menurut Yogi, kebutuhan produksi makanan dalam jumlah besar setiap hari dapat membuka pasar baru bagi petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pangan.
“Program ini menciptakan rantai ekonomi baru. Petani, nelayan, hingga pelaku UMKM pangan akan terlibat dalam penyediaan bahan makanan. Artinya, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh anak-anak sekolah, tetapi juga oleh masyarakat luas,” ujarnya.
Ia juga menilai program tersebut dapat mendorong pemanfaatan potensi pangan lokal di berbagai daerah. Misalnya, ikan sebagai sumber protein di wilayah kepulauan, sagu di Papua sebagai sumber karbohidrat, hingga kelor di Nusa Tenggara Timur yang dikenal memiliki kandungan nutrisi tinggi.
Dengan pendekatan tersebut, program MBG tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai strategi penguatan ekonomi lokal dan kedaulatan pangan daerah.
“Jika dikelola dengan baik, program ini dapat menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia Indonesia sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan,” kata Yogi.
Ia berharap program pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah dapat terus dikawal bersama agar pelaksanaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Pembangunan bangsa pada akhirnya ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Karena itu, memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan bergizi adalah investasi paling penting bagi masa depan negara,” pungkasnya. **SA’AD/ERW…