” Uang Amplop, ” Dewan Pers, Wartawan Jangan Terlibat Suap

TANGERANG, – Dewan Pers klarifikasi terkait berita yang menjadi sorotan publik di kalangan masyarakat, sejumlah orang yang oknum mengaku sebagai wartawan terlibat kasus “Uang Amplop” di Desa kronjo.

Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, Yadi Hendriana, dihadiri Kadis kominfo Kabupaten Tangerang, Nono Sudarno, serta Ketua PWI Kabupaten Tangerang, Sri Mulyo, mengklarifikasi berita viral pada minggu lalu, Senin (25/09/2023)

 

Dewan Pers dengan tegas memastikan bahwa tindakan tidak terpuji tersebut bukanlah dilakukan oleh wartawan sesungguhnya, melainkan oleh individu yang mengaku sebagai wartawan. Dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, wartawan diwajibkan mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

” Pasal 2 Kode Etik menekankan pentingnya perilaku profesional dalam menjalankan pekerjaan jurnalistik, sementara Pasal 6 Kode Etik mengklarifikasi bahwa wartawan Indonesia tidak diperkenankan untuk menyalahgunakan profesi mereka atau menerima suap,” papar Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, Yadi Hendriana, Senin 25 September 2023 di kantor Dis Kominfo Kabupaten Tangerang.

 

Dewan Pers menegaskan, lanjut Yadi Hendriana , bahwa praktek pemerasan merupakan perilaku ilegal yang masuk dalam ranah hukum pidana, dan bukanlah bagian dari kewenangan etik Dewan Pers.

Sambung Ketua Komisi Pengaduan, bahwa Dewan Pers juga memberikan himbauan kepada masyarakat yang mengalami pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan untuk segera melaporkannya kepada Dewan Pers atau pihak kepolisian. Perlu dicatat bahwa Dewan Pers memiliki Memorandum of Understanding (MoU) untuk berkerjasama dalam menangani kasus-kasus pers, termasuk penanganan oknum yang tidak bertanggungjawab yang mengaku sebagai anggota pers.

” Informasi ini disampaikan dengan tujuan untuk mengklarifikasi peran wartawan yang sebenarnya dalam kasus tersebut dan untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya melaporkan tindakan pemerasan yang dapat merusak profesi jurnalistik yang sejati, “. Tutup Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers. (Ending/hms)