JAKARTA, natademokrasi.com – Transformasi besar yang tengah bergulir di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendapat apresiasi tinggi dari parlemen. Keberanian Korps Bhayangkara dalam membuka diri serta menindak tegas setiap pelanggaran internal dinilai sebagai standar baru bagi institusi negara dalam menjaga integritas di ruang demokrasi.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan pujian terbuka atas kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menilai, di bawah komando Jenderal Sigit, Polri telah menjelma menjadi institusi yang paling responsif dan tidak ragu untuk bersikap transparan terkait pemberian sanksi kepada anggotanya yang menyimpang.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman saat menghadiri seminar bertajuk ‘UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi’ di Auditorium Mutiara STIK/PTIK Polri, Jakarta Selatan, Senin (13/4).
Polri Paling Terbuka Soal Sanksi Oknum
Habiburokhman menekankan bahwa tantangan integritas akan selalu ada di setiap lembaga negara, namun yang membedakan adalah bagaimana pimpinan merespons pelanggaran tersebut. Ia meminta jajaran petinggi Polri tidak perlu risau dengan keberadaan oknum, asalkan institusi memiliki keberanian untuk bertindak tegas tanpa ada yang ditutup-tutupi.
“Saya katakan ke teman-teman petinggi Polri, ‘Jangan risau dengan oknum’. Semua institusi pasti ada oknum, pasti ada yang melanggar. Yang terpenting adalah bagaimana respons institusi terhadap oknum tersebut,” tegas Habiburokhman.
Politikus Partai Gerindra ini kemudian membandingkan transparansi Polri dengan lembaga negara lainnya. Menurut pengamatannya, Polri saat ini memiliki sistem yang sangat terbuka sehingga publik bisa melacak dengan jelas proses hukum maupun sanksi yang dijatuhkan kepada anggota yang bermasalah.
“Mohon maaf, kita sudah ikuti kalau di institusi lain yang melakukan pelanggaran, kita tidak bisa lacak apa sih sanksinya, apakah hanya ditahan atau diproses hukum. Kalau Polri melanggar sedikit, PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat). Nah, ini semua dilakukan secara terbuka,” jelasnya.
Keterbukaan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban
Bagi Habiburokhman, sikap terbuka yang ditunjukkan Jenderal Sigit adalah cara terbaik untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa setiap pelanggaran yang terjadi murni dilakukan oleh oknum, bukan merupakan kebijakan atau representasi institusi secara keseluruhan.
“Jadi saya melihat institusi Polri di bawah Pak Sigit ini tidak alergi dengan keterbukaan,” imbuhnya dengan nada bangga.
Ia menambahkan bahwa transparansi adalah satu-satunya “senjata” yang bisa menyelamatkan wibawa institusi di mata rakyat. Serupa dengan prinsip yang ia pegang di parlemen, keterbukaan akan mendatangkan kepercayaan dari masyarakat, sekalipun dalam kondisi yang sulit.
“Sama dengan di DPR, Pak, senjata kita satu-satunya yang bisa menolong kita ini keterbukaan. Sejelek apa pun kita, tapi kalau kita terbuka, rakyat itu pasti masih bisa memberi maklum (excuse). Itu juga dilakukan oleh pimpinan Polri saat ini, mendorong keterbukaan,” sambung Habiburokhman.
Sinergi Parlemen dan Polri
Menutup paparannya, Habiburokhman memastikan Komisi III DPR RI akan terus mengawal proses penegakan hukum yang transparan melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Ia pun mengapresiasi kecekatan Polri yang selalu cepat menindaklanjuti setiap temuan maupun kesimpulan yang dihasilkan oleh DPR.
“Rakyat akhirnya bisa melihat bagaimana tegasnya institusi Polri menyikapi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Kami dorong proses yang terbuka, dan respons yang amat baik ditunjukkan oleh Polri dengan langsung menindaklanjuti apa yang kita simpulkan,” pungkasnya. **ANJLA FOSTER SIANTURI/RED…